hukum perdata barat. Hukum Perkawinan Jepang, lewat Horei Law hanya mengatur perkawinan secara perdata dan menjunjung tinggi pilihan hukum yang dilakukan para pihak. hukum perdata barat

inti hukum perdata. 30-2010 18. Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. Aturan hukum waris bersifat fakultatif atau melengkapi. PK !#Ssè‰ ªQ [Content_Types]. Tanah yang tunduk. Selain itu, dibahas pula secara umum tentang konsep-konsep yang termasuk dalam ruang6 Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang, (Jakarta: Kencana, 2010), Cetakan ke-3, h. Umumnya untuk orang Indonesia ciri orang dewasaUpaya Hukum Perkara Perdata Hukum Otonomi Daerah dan Desa Hukum Waris Perdata Hukum Asuransi Kerja Praktik Argumentasi Hukum Asas-Asas Hukum Pidana Hukum Pelayanan Publik Hukum Konstitusi Kapita Selekta Hukum Perdata Barat Perbuatan Melawan Hukum Hukum Harta Kekayaan Hukum Apartemen Hukum Perdata. Dalam sistem Hukum Adat pembagian warisan tergantung pada struktur kekerabatan. Mending kalian simak ulasan berikut ini tentang 25 Contoh Judul Skripsi Hukum Perdata: Analisa Terhadap Perlindungan Konsumen Saat Pembelian Barang Elektronik Rekondisi Didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus pada. Dalam hukum perdata, berikut asas-asas yang lazim digunakan: Asas yang melindungi hak-hak asasi manusia: tercantum dalam Pasal 1-3 BW. Sistem Hukum Waris Perdata Barat, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (selanjutnya disebut “Waris Barat”), dan berlaku untuk golongan keturunan Tionghua dan Timur Asing. 2. Di samping berlakunya hukum adat dan hukum perdata barat atas tanah, menurut Supriadi, dalam bukunya Hukum Agraria, “Pemerintah Swapraja menciptakan pula hukum atas tanah yang berlaku di daerahnya, seperti grant Sultan. 2. Hal ini menurut penulis disebabkan Pemerintah menganggap hak milik komunal tidak sama kedudukan hukumnya dengan hak milik privat yang dikenal dalam sistem hukum perdata Barat. Hukum Kewarisan Perdata Barat. Hukum perdata Barat memuat asas bahwa hukum keluarga dengan berbagai ketentuannya pada hakikatnya berkaitan erat dengan ketertiban umum. Sub-CPMK-3. Pengaturan sita marital sendiri dikenal dalam Hukum Acara Perdata Barat. Dasar hukum dari pemberlakuan penundukan diri yaitu Indische Staatsregeling Pasal 131 Junto Staatsblad 1917 Nomor 12. Perdata (Buku Kedua tentang Kebendaan) maupun berdasarkan pada Undang-Undang No. Menurut Prof. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamirkan dari penjajah Belanda pada Tahun 1945, maka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang. Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa Hak eigendom adalah hak untuk menikmati suatu barang dengan leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas. Hak eigendom atas tanah ialah suatu hak yang terkuat dalam hukum Barat. , h. Mengenai benda tidak bergerak, diatur dalam Pasal 506 – Pasal 508 KUHPer. Sita marital dimohonkan oleh pihak istri terhadap barang- barang suami, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian, agar supaya selama proses berlangsung barang-barang tersebut. Dimana masing-masing golongan, penduduk Dari definisi tersebut, Prodjodikoro menjelaskan bahwa ada tiga unsur yang dapat ditarik dari pembahasan tentang pembagian harta waris menurut hukum perdata: Seorang peninggal warisan atau erflater meninggalkan kekayaan sewaktu wafat. Hukum perdata internasional dapat diterapkan dalam sebuah kasus berikut: Seorang warga negara Australia. UUPA kompetensi hukum perdata barat melalui hukim rakyat agar dengan hukum adat sebagai hukum rakyat. Asas Tunai. Bila hukum pidana mengatur hubungan antara masyarakat dan negara. Menurut analisis saudara, bagaimana cara jual beli tanah menurut hukum adat, hukum perdata barat dan UUPA ? Jawaban : Pengertian jual beli yang bersifat umum dapat diartikan suatu perbuatan dimana seseorang melepaskan uang untuk mendapatkan barang yang dikehendaki secara sukarela. 210 . Meski demikian, pengertian mengenai hukum waris itu sendiri tidak dapat dijumpai pada bunyi pasal-pasal yang mengaturnya dalam KUHPerdata tersebut. Untuk sementara pembahasan mengenai hukum Adat dan Hukum Perdata Barat tidak kami sebutkan di sini, melainkan lebih dikonsentrasikan pada Hukum Islam. Pengertian hukum perdata. 4 Hasbi Ash Shiddieqy mendefinisikan akad dengan mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al- Sanhury, bahwa akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara‟ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. MENYATAKAN BERLAKUNYA HUKUM PERDATA BARAT KEPADA GOL. Perbandingan Sistematika Hukum Sistematika Hukum Perdata Berbagai Negara 1. Proses jual beli tanah dalam hukum perdata barat melibatkan adanya perjanjian jual beli antara pihak penjual dan pembeli yang dituangkan dalam akta notaris. Hal. oleh R. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA Hesa Mubarak Kusuma1, H. p-ISSN: 2598-2354. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability). Soepomo (Djambatan, 1967) Kata Kunci. 1. Hal ini diatur dalam Pasal 833 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. HUKUM PERIKATAN PERDATA BARAT Tim Pengajar Hukum Perdata Barat Fakultas Hukum – Universitas Indonesia 2006 Istilah Common Law Contract Agreement Agree Pact Covenant Treaty Pengertian Prof. sudah dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya. Sita marital dikenal dalam Hukum Acara Perdata Barat, dan diatur dalam Pasal 823j Rv. XXVI, (Jakarta lntermasa 1985) hlm. Tahapan Ketidakhadiran Menurut Hukum Perdata 33 Aturan mengenai hukum warisan dalam KUHPerdata ini juga sering dikenal dengan nama hukum waris perdata barat. Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Perdata Barat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Bugerlijk Weetboek (BW) yang berlaku di Indonesia tidak mengenal lembaga adopsi, yang diatur dalam KUHPerdata adalah adopsi atau pengangkatan anak diluar kawin yaitu yang terdapat dalam Bab XII bagian ke III Pasal. Namun, istilah hukum perdata lebih umum digunakan saat ini. 4. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku. Kekeluargaan Perdata Barat, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hal. Dasar Hukum warisan Perdata. Bertahun-tahun batas usia dewasa tersebut di ikuti oleh seluruh ahli hukum di Indonesia. Ciri-Ciri Perbandingan Hukum Antara Hukum Waris Islam, KUHPerdata/ BW dan Adat. Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. (Perbandingan Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek) dan Hukum Perdata Islam) merupakan buku tentang hukum perdata yang berisikan tentang perbandingan hukum. 51k Views. Sedangkan dalam. Indische Staatsregeling adalah peraturan dasar di zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda sebagai pengganti Reglement Regering. Hukum Adat tentang tanah. Henri. 2. Ketentuan umum pewarisan dan. 1. Hukum perdata barat telah menjadi hukum tidak tertulis secara tidak dinyatakan dengan sadar. Istilah “kedewasaan” menunjuk pada keadaan sudah dewasa, yang memenuhi syarat hukum. W. 47. Hukum Perdata Formil Pengertian Hukum Perdata Materil: 1. 6221 536 99 200; 6221 5360678;ketentuan untuk meniadakan hukum adatnya yaitu dengan lembaga penundukan diri kepada hukum perdata barat. N. Diponegoro Private Law Review. Porsi Bagian dalam Hukum Kewarisan Islam dan. hukum agraria perdata barat untuk golongan penduduk yang menundukkan diri pada hukum perdata barat” (Usman, 2020). Keadaan demikian merupakan pluralime dalam hukum perdata. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 berbunyi “Perlindungan Konsumen UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen. (KUHPdt) diundangkan dalam Stb. Pembagian golongan penduduk di Indonesia oleh Pemerintah Hindia Belanda berpengaruh pada hukum waris yang berlaku. Metode Penelitian Hukum. [1] Syarat-syarat yang pokok yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perkawinan menurut Hukum Perdata Barat antara lain: [2] Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin; Laki. Subekti Perikatan → hubungan hukum antara 2 pihak/lebih, dimana satu pihak berhak menuntut, sementara pihak lain berkewajiban. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. 1 Apabila hukum perdata Islam dan kekuatan dianalisis secara ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia, dapat dikatakan bahwa asasnya adalah Pancasila dan UUD 1945. Berkaitan dengan hal tersebut di atas ketentuan tentang Pengangkatan anak atau pengangkatan anak dapat diketemukan dalam beberapa sistem hukum perdata tersebut, antara lain ketentuan pengangkatan anak secara adat dapat diketemukan dalam. Rumusan Rakernas. Di kalangan ummat Islam, hukum waris Islam digunakan secara lebih luas dibanding kedua sistem hukum waris lainnya, hal ini didasari pada fakta historis, karena sejak berkuasanya para sultan kerajaan Islam, hukum waris Islam telahPasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Hukum perdata adat djawa barat. Pada prinsipnya hukum Perdata Barat di Indonesia hanya berlaku bagi golongan Eropa saja namun berdasarkan pasal 75 ayat (3) dan (4) Regering Reglement (RR) yang diubah menjadi pasal 131 ayat (3) dan (4) Indische Staatsregeling (IS) membuka kemungkinan bagi golongan yang bukan Eropa untuk menggunakan hukum Perdata. MATA KULIAH PILIHAN BAGIAN HUKUM PERDATA BARAT JADWAL KULIAH SEMESTER GASAL 2023/2024 Manajemen Peradilan 10. Di samping itu hukum acara perdata terdapat dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan peraturan Perundang-undangan lainnya. Jurnal ilmiah berkala dari Bagian Hukum Keperdatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. N. Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Hukum) OLEH : NURBAYYINAH RAMADHOAN NIM. yang disebut hak eigendom. membeli kembali. 2. hukum barat, dan keempat; bahwa bagi rakyat asli Indonesia hukum agraria penjajahan tidak menjamin kepastian hukum. hukum acara perdata, kaidah-kaidah mana khusus berlaku untuk golongan penduduk tertentu, yang baginya berlaku hukum perdata barat. sistematika hukum Barat yang membedakan antara hukum perdata dan hukum publik seperti yang diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum d Indonesia, susunan hukum muamalah dalam arti luas itu adalah sebagai berikut :termasuk dalam salah satu kategori tersebut, misalnya Hukum perdata (Islam) mencakup: (1) munakahat; mengaturUUPA kompetensi hukum perdata barat melalui hukim rakyat agar dengan hukum adat sebagai hukum rakyat. Dalam Hukum Perdata Barat. Menurut pandangan Islam semua persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan adalah bentuk perbuatan zina, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHP yang dimaksud dengan perbuatan zina adalah “Seorang pria yang telah kawin melakukan mukah (overspel). Pada asasnya suatu pernyataan yang demikian adalah keluar dari satu pihak saja (eenzijdig) dan setiap waktu dapat ditarik. Apabila tidakHUKUM WARIS PERDATA BARAT. “Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain”. Hukum kewarisan perdata barat yang teratur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang merupakan tiruan belaka dari Burgerlijk Wetboek lama Belanda, berdasarkan azas konkordansi diberlakukan di Indonesia bagi golongan Eropah dan mereka yang dipersamakan dengan golongan Eropah sebagaimana yang diatur dalam Pasal. membeli kembali. 3. Sebagian materi B. Di samping itu, surat keterangan waris juga dapat dibuat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UUP), terjadi perubahan fundamental terhadap kodifikasi hukum perdata barat. Menurut hukum barat, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri artinya berjanji untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan Pasal 1457 KUH Perdata, 1999 : 366. Soepomo, author. A. Hukum Perdata: Hukum Benda, macam-macam benda, asas-asas kebendaan. 2. 1. Konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah bekas swapraja 2. Hal 140 ff BAB II PEMBAHASAN 2. Hukum Perdata Barat, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek. Ketentuan-ketentuan yang tunduk kepada hukum perdata Barat b. Konsep hukum perdata Indonesia menyatakan bahwa hukum perdata Barat (BW) tidak lagi dianggap sebagai. 317 . Karena UUP menyatakan :ketentuan-ketentuanHasil penelitian bahwa hukum perdata barat lebih luas cakupan mengatur ketentuan tentang perwalian jika dibandingkan dengan hukum perdata Islam akan tetapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dalam penulisan skripsi ini dikategorikan sebagai hukum perdata Islam lebih sesuai dengan Ideologi. Dasar Hukum Kewarisan. AP Perlindungan SH. 29-37, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270. Sistematika Hukum Perdata Indonesia. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat Burgerlijk Wetboek ( Jakarta : Sinar Grafika, 1993), halaman 2. 1 Januari-Juli 2008, hlm. Istilah hukum perdata ini berasal dari bahasa Belanda ‘Burgerlijk Recht’. Sehubungan dengan itu, berdasarkan penelusuran kami, hak eigendom, hak erfpacht,. Dalam Pasal 5 UUPA terdapat pernyataan. HIH21-313 Lab Perancangan Kontrak WAJIB BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL WAJIB BAGIAN HUKUM PERDATA KONSENTRASI HUKUM PERDATA BARAT HIH21-372 Kapita Selekta Hukum Internasional HIH21-314 Kapita Selekta Hukum Perdata. Terjadinya pewarisan karena : adanya hubungan darah, adanya perkawinan. Pluralisme hukum tersebut telah ada sejak zaman Hindia-Belanda. Kemudian, gugatan kasus pidana denga berkas sudah lengkap atau masuk ke kejaksaan ada 1. Hukum Harta Kekayaan (Vermogensrecht) 4. Subekti, yang dimaksud dengan hubungan-hubungan perdata ini berarti barang siapa yang tunduk kepada Hukum Perdata Barat dalam lapangan hukum perkawinannya maka. fulltext (2. Batas Kewenangan Peradllan Umum Dalam Menangani Perkara Yang Berkaitan Dengan Masalah Perselisihan Perburuhan. Hukum Perdata Adat yang biasa disebut Hukum Adat. Di samping itu hukum acara perdata terdapat dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan peraturan Perundang-undangan lainnya. Hukum waris perdata atau yang sering disebut hukum waris barat berlaku untuk masyarakat nonmuslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan, baik Tionghoa maupun Eropa yang ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Contoh kasus hukum perdata internasional. Pewaris yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta maka seluruh hak dan kewajiban akan beralih kepada ahli waris. Hak Gebruik diatur dalam pasal 818 KUH Perdata yang Berbunyi: “Hak Pakai dan hak mendiami, diperoleh dan berakhir dengan caraDalam Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa) yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang disingkat KUH Pdt yang. Berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945,. Dasar hukum adopsi adalah Staatsblad Tahun 1917 nomor 129. Berlakunya dua macam aturan hukum tersebut mengakibatkan tetap munculnya persoalan. Subekti, 2017, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa. Demikian juga halnya dengan hak-hak atas tanah, ada hak-hak atas tanah menurut hukum adat dan ada pula hak-hak atas tanah menurut hukum perdata barat. Hukum waris bukan hanya bagian dari hukum benda, tetapi juga merupakan bagian dari hukum kekeluargaan 4. Pengertian Waris. Perbedaan agama tidak mendapat warisan. Hukum orang dan keluarga: perspektif hukum perdata barat/BW, hukum Islam, dan hukum adat. 000. Rp55. H. Sebagaian materi B. Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata terbagi ke dalam 4 kelompok, yaitu: Hukum perorangan (Personenrecht), beberapa ahli hukum menyebutnya dengan istilah hukum pribadi. Asas Kepercayaan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Perspektif KUHPerdata dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik). 6221 536 99 200; 6221 5360678;KUH Perdata berasal dari BW yang berasaskan liberalisme dan individualisme, sehingga perlu dilakukan berbagai perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia 3. 24Mertokusumo,.  Berdasarkan sistem Hukum Perdata Barat maupun KUH. Hukum Perdata Barat, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek. Hukum Perdata di Romawi dan Prancis 11 2. Harta Waris menurut Hukum Waris dari organisasi kekerabtan matrilineal, Perdata menurut asalnya diperoleh oleh nenek Berdasarkan UU Perkawinan No. Macam-macam Hukum Waris KUH Perdata Golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Perdata Barat Ketentuan Umum Tentang Hukum Waris Hukum kewarisan Pasal 171 KHI Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. T Kansil dalam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (1989), mendefinisikan apa itu hukum perdata. 4 Hukum Islam Islam), baligh dan berakal. Ketiga sistem hukum itu adalah Hukum Perdata Islam, Hukum Perdata Adat dan Hukum Perdata Barat. id. Author. Hukum Agraria ini terdapat dalam BW (bersifat ekstern), yang memberikan pengatura bagi sebagian keecil tanah tetapi bernilai tinggi. Sedangkan hukum Islam memiliki prioritas bahwa kewajiban lebih diutamakan daripada hak. Jual Beli Tanah Menurut Hukum Perdata Barat Belanda pada saat datang dan menjajah Indonesia pada masa lalu membawa perangkat Hukum Belanda untuk mengatur masyarakat di Indonesia. Selain hukum adat dan hukum perdata barat di Indonesia juga berlaku hukum Islam. Dalam Hukum Waris Perdata Barat dan Hukum Waris Islam selain mengakui pewarisan karena hubungan darah dan perkawinan, juga sama- sama mengakui adanya pewarisan melalui wasiat. Eropah Barat sebelum orang-orang Romawi menguasai Perancis. 2. Dalam hukum perdata barat, seseorang dapat menjadi ahli waris karena kedudukannya sendiri seperti keluarga sedarah, karena menjadi pengganti, atau karena adanya surat wasiat dari pewaris. Istilah baligh, adalah orang yang dinyatakan telah dewasa. 30-10. Untuk golongan Eropa berlaku hukum perdata Barat yang dikodifikasi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), untuk dua golongan yang lain berlaku hukum adat masing-masing, termasuk hukum Islam bagi penduduk yang beragama Islam. PILIHAN BAGIAN HUKUM PERDATA KONSENTRASI HUKUM PERDATA BARAT Hukum Apartemen Hukum Perdata Internasional Hukum Perjanjian Bernama Perbandingan Hukum Perdata Konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional Hukum Perjanjian Pemborongan Hukum Catatan SipilKata Kunci : Perbandingan, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata, Keadilan. 12. waris diatur bersama-sama dengan hukum benda, hal ini dikarenakan : hukum waris dianggap sbg suatu hak kebendaan Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1457 Hukum Perdata hanya bersifat obligatoir, artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak, atau dengan perkataan lain 3 Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, jual beli (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2003), halaman 7. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, proses beralihnya harta kekayaan dari si pewaris kepada ahli warisnya didasarkan pada hubungan perkawinan dan hubungan keluarga sedarah. Dalam Pasal 830 KUHPerdata hanya ditegaskan bahwa pewarisan terjadi karena kematian. UUPA adalah undang-undang yang mengatur tentang pokok-pokok agraria di Indonesia, yang. Jadi hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak (P. Pengaturan hukum waris terdapat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata)18. Terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu: Sistem Hukum Waris Perdata Barat, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.